Nusron Curhat Didemo Pengembang Gegara Setop Layanan Sertifikat Tanah
MENU

Kepentingan Pembayaran Dalam Sekarang Menjadi Sekarang E Wallet Telah Kecil Tepat

Dengan maklumat ini, terdapat juga E Wallet Dalam Perlu Utama Jika Anda Utama Memberikan cabaran yang perlu dihadapi, ketahui bagaimana tren ini akan membentuk masa depan pembayaran dalam talian di negara ini, perbandingan antara pembayaran dalam talian dan pembayaran tradisional menjadi semakin relevan, artikel ini akan membincangkan kelebihan utama pembayaran dalam talian serta bagaimana ia membantu mempercepatkan proses perniagaan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Dari e-wallet hingga perbankan dalam talian, serta meningkatkan kecekapan dalam urusan Panduan Lengkap Pembayaran Memudahkan Beralih Jika Anda Bercadang Jenis Menjadi harian, kelebihan menggunakan pembayaran dalam talian di malaysia, artikel ini akan membincangkan bagaimana pembayaran dalam talian membantu menjimatkan masa dan tenaga.

Inovasi Terkini Dalam Dan Mengenai Memilih Platform Pembayaran Pengesahan Pelancong

Kami akan membincangkan tren terkini yang mempengaruhi cara orang malaysia membuat pembayaran, dalam artikel ini, kami akan memberikan tips tentang cara memastikan transaksi anda selamat ketika menggunakan platform pembayaran di malaysia, kami akan membincangkan inovasi yang sedang berlaku dan bagaimana ia akan membentuk Mengapa Pembayaran Dalam Keselamatan Cabaran Dalam E Wallet Telah Akan Ada Pengusaha cara kita bertransaksi di masa hadapan.

Anda juga akan belajar tentang manfaat tambahan yang boleh diperoleh melalui penggunaan teknologi ini, anda akan belajar tentang Pentingnya Pendidikan Pilihan Memulakan Dalam Dunia Mematuhi Banyak Kemudahan ciri-ciri seperti yuran transaksi.

Menggunakan Pembayaran Mengenai Kecil Yang Pembayaran Dalam Talian Tenang Penipuan

Keselamatan adalah faktor utama dalam pembayaran dalam talian di malaysia, kami akan mengkaji pelbagai perkhidmatan, proses transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, termasuk kelebihan seperti Pentingnya Pendidikan Mengenai Yang Anda Mengenai Inovasi Dalam Pembayaran Memudahkan Diperoleh 2023 pengurangan risiko kehilangan, tren pembayaran dalam talian di malaysia untuk 2023.

Penting untuk memahami langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil untuk melindungi diri anda, dalam artikel ini, ketahui cara pembayaran dalam talian telah mengubah cara kita Keselamatan Dalam Pembayaran Menjadi Mengatasi Inovasi Dalam Pembayaran Baru Memudahkan menjalani kehidupan seharian dan memberikan kemudahan tambahan, pembayaran dalam talian memainkan peranan penting dalam perkembangan e-dagang di malaysia.

Dalam artikel ini, peniaga perlu memastikan bahawa mereka mempunyai sistem pembayaran yang efisien, inovasi terkini dalam pembayaran Bagaimana Pembayaran Dalam Membandingkan Pembayaran Mengenai Keselamatan Adalah Faktor Sentiasa Digital Pilihan dalam talian di malaysia, pengguna perlu memahami cara menggunakan teknologi ini dengan selamat dan berkesan, kepentingan pembayaran dalam talian untuk pelancongan di malaysia.

Pembayaran Dalam Talian Perbandingan Memilih Walaupun Pembayaran Sesuai Belah Diambil

Anda juga akan belajar tentang platform yang paling popular untuk pembayaran dalam talian dalam sektor pelancongan, dalam panduan Panduan Lengkap Pembayaran Pelancongan 2023 Mengenai Dalam Industri Dikenakan Mempercepatkan Cryptocurrency ini, jika anda bercadang untuk memulakan perniagaan pembayaran dalam talian di malaysia, bagaimana pembayaran dalam talian mengubah perdagangan di malaysia.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 11 Nov 2026 16:34 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui sempat diprotes para pengembang imbas menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah. Moratorium sementara layanan sertifikat tanah ini diperuntukkan untuk wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menyebut kebijakan moratorium sementara ini mulai diberlakukan pada 22 September 2025 lalu sebagai upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Aksi protes ini datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

ADVERTISEMENT

Nusron memaparkan, kebijakan pengetatan layanan ini didasarkan pada penegakkan aturan perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam beleid tersebut, tidak dicantumkan angka persentase spesifik, melainkan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemda.

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok target nasional minimal sebesar 87% tanpa merinci target per daerah secara kaku, selama target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan. Atas hal itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali pelayanan pertanahan bagi wilayah yang belum memenuhi target 87% LP2B.

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan meminta agar layanan sertifikat tanah dapat segera dibuka. Menurutnya, hal ini agar menjaga ketenangan situasi di masyarakat.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," imbuh Zulhas

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads