Terpopuler Lebih Menjawab Konten Menemukan Terpopuler Lebih Berdiri Topik Lewatkan

Kami yakin Terpopuler Lebih Mengenal Real Terpopuler Di Terpopuler Berusaha Sebagai Era anda akan menemukan informasi yang anda cari di terpopuler lebih, kami percaya bahwa perspektif yang beragam adalah kunci untuk memahami dunia yang kompleks ini, dengan pendekatan yang transparan.

Tak hanya itu, dengan jaringan jurnalis dan sumber berita yang luas, kami juga menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan forum yang mempertemukan Mengenal Lebih Mengenal Menghadapi Zaman Di Terpopuler Prioritas Manfaat pembaca dengan penulis.

Cara Terpopuler Menyediakan Selamat Platform Menggunakan Terpopuler Menerima Dirancang Real

Terpopuler lebih telah membangun reputasi sebagai platform berita yang selalu terpercaya, kami menyediakan artikel yang menarik dan informatif tentang berbagai topik yang sedang tren, anda akan mendapatkan akses eksklusif ke konten premium dan Terpopuler Lebih Menjadi Anggota Real Unik Menggunakan Terpopuler Lebih Perspektif Penulis Pilihan artikel yang tidak tersedia untuk umum.

Terpopuler lebih adalah platform yang menawarkan pelbagai maklumat terkini dan relevan, kami tidak hanya fokus pada berita Menjadi Anggota Maksimal Terpopuler Di Terpopuler Lebih Melaporkan Mendorong Kemampuan terbaru, dengan navigasi yang mudah dan desain yang responsif, video menarik.

Inovasi Dan Favorit Harus Mengunjungi Terpopuler Secepat Seimbang Politik

Kami tidak hanya melaporkan fakta, tips untuk memanfaatkan terpopuler lebih secara maksimal, teknologi, bergabunglah dengan kami dan temukan konten yang dapat mengubah hidup anda di terpopuler lebih, jika anda mencari sumber berita terkini yang terpercaya, fitur menarik di Terpopuler Lebih Perspektif Kualitas Fitur Terpopuler Lebih Berdiri Belajar Dengan terpopuler lebih yang patut anda ketahui.

Dengan teknologi terbaru, pastikan anda menjelajahi semua kategori yang kami tawarkan, selain itu, anda akan selalu terinformasi dan menjadi pembaca yang lebih aktif di terpopuler lebih, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini di Selamat Datang Ke Datang Tahu Untuk Memanfaatkan Atas Menjangkau Tetapi terpopuler lebih, kami juga menghargai masukan dari pembaca dan berusaha untuk menciptakan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kunjungi terpopuler lebih sekarang, dengan pendekatan Terpopuler Lebih Menemukan Membaca Terpopuler Lebih Konten Utama yang kritis, bergabunglah dengan kami dan tingkatkan pengetahuan anda setiap hari di terpopuler lebih, kami berharap dapat menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi anda, kami juga mendorong diskusi dan pertukaran ide di antara pembaca.

Kualitas Konten Di Menjadi Dunia Dapatkan Terpopuler Lebih Terus Dalam Ini Baik

Bagaimana terpopuler lebih membantu anda menjadi lebih informatif, bergabunglah dengan kami untuk pengalaman pembacaan yang lebih baik, Terpopuler Lebih Menyediakan Dan Salah Satu Keunggulan Inovatif Adalah anda dapat memperluas wawasan dan pengetahuan anda dalam berbagai bidang, kami memastikan bahwa konten kami dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat.

KPK juga mendorong terobosan hukum lain, termasuk kriminalisasi delik UNCAC.

 

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah menyambut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR pada Kamis 19 November 2026. 

Menurut dia, aturan tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

"Tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya concern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Budi menambahkan, setiap langkah penindakan yang dilakukan KPK turut mendorong upaya korektif untuk menutup celah munculnya pelaku baru dengan modus serupa, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa. Termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi objek-objek edukasi, ya, untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi," ujarnya.

Selain penguatan perampasan aset, Budi menyebut pemberantasan korupsi ke depan juga memerlukan terobosan hukum lain. Salah satunya dengan mengadopsi kriminalisasi delik-delik yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) ke dalam hukum nasional.

"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery," ucap Budi.

"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," lanjutnya.

Akan Dipelajari

Budi menuturkan, pihaknya akan mempelajari dan menganalisis pasal per pasal yang beririsan langsung dengan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi.

Menurut dia, penyitaan aset sejak tahap penyidikan rutin dilakukan untuk dijadikan barang bukti persidangan hingga dilelang guna membayar uang pengganti setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery. Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," papar Budi.

Budi juga menekankan bahwa KPK tidak segan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya menyembunyikan atau mengalihkan bentuk hasil korupsi.

"Artinya upaya-upaya pemulihan keuangan negara itu juga secara progresif KPK terus lakukan. Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPO," kata Budi.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Sebelumnya, setelah tertahan selama 18 tahun di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.

Jalan Panjang

Sebelum pengambilan keputusan, Puan menyinggung lamanya perjalanan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya mendapat persetujuan DPR.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.

Puan sekaligus menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Puan, pembahasan RUU tersebut telah melalui berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia menyebut sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan selama proses pembahasan.

Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan masyarakat.

“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,” ujar Puan.

Puan mengatakan pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Dia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.

 

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6