Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menggelar CSIS Roadshow Campus di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul. Dalam agendanya, CSIS mewanti-wanti potensi ancaman penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam Pemilu 2029.
"Di Pemilu 2029 penggunaan generative AI, voice cloning, generativecontent yang deepfake video misalnya, dan pasukan buzzer yang memanfaatkan artificial intelligence akan membesar. Jadi kita nanti akan sulit membedakan mana konten-konten yang dibuat menggunakan artificial intelligence karena sulit untuk diverifikasi, mendekati kenyataan," ungkap Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, saat pemaparan materi, Kamis (19/9/2026).
Arya juga menyoroti penggunaan chatbot yang diperkirakan semakin masif. Menurutnya, informasi yang disajikan chatbot belum tentu sepenuhnya mutakhir sehingga masyarakat perlu berhati-hati dalam menjadikannya sebagai sumber informasi politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum lagi misalnya penggunaan chatbot akan membesar dan banyak tentu informasi-informasi di chatbot-nya itu juga belum tentu sepenuhnya up to date ya. Itu tentu tidak akan bisa dipercaya oleh pemilih kita," ungkapnya.
Selain itu, Arya juga memetakan sejumlah situasi yang diperkirakan memengaruhi Pemilu 2029. Di antaranya penurunan proporsi kelas menengah yang dapat berdampak pada daya beli, penerimaan pajak, serta meningkatnya kebutuhan bantuan sosial dan perlindungan sosial.
"Kemungkinan besar proporsi kelas menengah kita akan drop dan data trennya menunjukkan begitu, akan drop kelas menengahnya. Ketika kelas menengah drop, tentu daya beli akan drop. Proporsi penerimaan pajaknya akan drop karena proporsi kelas menengah yang membayar pajaknya sangat besar," urai dia.
"Ketika itu terjadi, tentu kelas menengah akan drop menjadi kelas yang sangat rentan. Jika itu terjadi, tentu alokasi pembiayaan untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial akan meningkat dan pada saat itu ketimpangan akan terjadi," lanjut Arya.
Selain itu, pemilih pada 2029 diperkirakan didominasi kelompok muda, mulai dari Gen Z, Gen Alpha dan milenial. Kelompok tersebut dinilai memiliki perhatian terhadap isu berbeda.
"Pemilih kita akan didominasi oleh anak-anak muda, Gen Alpha, Gen Milenial, Gen Z, dan pemilih ini punya isu dan karakteristik yang berbeda dibandingkan pemilih sebelumnya. Mereka akan concern pada isu pajak, harga perumahan, biaya hidup, lingkungan, dan juga soal isu-isu pemberantasan korupsi," katanya.
Demokrasi Tak Cukup hanya Pemilu
Sementara itu, Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Phil Ridho Al-Hamdi, menilai demokrasi tidak bisa hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara rutin. Ada sejumlah indikator lain yang harus dipenuhi agar sebuah negara dapat disebut menjalankan demokrasi secara utuh.
"Dari lima indikator demokrasi, kita hari ini membahas dua unsur, yaitu tentang pemilu dan tentang kepemimpinan nasional. Jadi dari lima indikator negara demokrasi itu, kita membahas dua indikator di antaranya. Jadi pemilu itu salah satu. Jadi jangan sampai teman-teman punya pandangan bahwa demokrasi itu hanya dipersempit pada aspek pemilu saja," jelas Ridho.
"Kalau seandainya merujuk pada konsep embedded democracy-nya Wolfgang Merkel, yang pertama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Yang kedua, terpenuhinya hak-hak politik. Ketiga, terpenuhinya hak-hak sipil, seperti kebebasan dari intimidasi, kesetaraan di depan hukum, dan yang lain sebagainya," katanya.
"Lalu ada akuntabilitas horizontal di mana keberadaan lembaga-lembaga negara itu mampu mengawal. Yang terakhir adalah effective power to govern, atau efektivitas kekuasaan untuk memerintah," sambung Ridho.
Ridho menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menjadi perhatian berbagai lembaga internasional. Dia menyebut sejumlah peneliti menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau democratic backsliding.
"Yang sebagian peneliti, baik internasional ataupun peneliti nasional, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia ini ya backsliding atau mundur ke arah yang lebih buruk atau kalau mengutip laporan tahunannya The Economist, kita disebut sebagai flawed democracy," ungkapnya.
"Apalagi kalau kategorinya si Freedom House mengatakan Indonesia partly free atau semi-demokratis gitu, dan berbagai macam kondisi yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional," terangnya.
Meski demikian, Ridho menegaskan kampus harus tetap membuka ruang diskusi untuk membahas dan memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia.
"UMY sebagai salah satu kampus yang mempunyai komitmen akademik dan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah, membuka ruang seluas-luasnya untuk mendiskusikan kondisi demokrasi kita," pungkasnya.

































































