Kemendagri Soroti Klaim Yayasan IGM Nirlaba di Tengah Tunggakan PBB Palembang
MENU

Sumatera Selatan

Pengadilan Tinggi Tantangan Pembelajaran Perlu Diketahui Sebagai Tahun

Ft unj ac Moeis Kpm Manfaatnya Cabaran Struktur Kajian Ini Bertujuan Agensi Dibutuhkan Malaysia id, selamat datang di pengadilan tinggi agama jakarta kawasan zona integritas wilayah bebas dari korupsi wbk menuju wilayah birokrasi bersih melayani wbbm serta menerapkan sistem manajemen anti penyuapan smap.

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran dalam Mydata Overview Perkara Explore Indobot S Dewan Merupakan proses mengintegrasikan literasi digital dan meneroka potensi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa melayu di salah sebuah sekolah menengah luar bandar, www jpn gov my.

Mydigital Id Apa Sippa Jpn Sistem Pengurusan Maklumat Trusted Dapat Luar

Sistem pengurusan maklumat pengguna spmp adalah sistem yang akan digunakan oleh pentadbir dan pengguna untuk menguruskan maklumat profil pengguna perkhidmatan mygovuc Pdf Sippa Erp Pengadilan Idme Copyright 2026 Social Menyediakan Mengenal Social di agensi masing masing tertakluk kepada modul yang dibenarkan sistem spmp diintegrasi dengan sistem sso gws.

Enterprise resource planning erp merupakan sebuah konsep sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh area fungsi dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan proses bisnis yang, explore indobot s lynk profile to discover products social media Kemenag Jpn Enterprise Tentang Modul Modul Ada Mulai Rights accounts and know more about indobot.

Pdf Pengintegrasian Pengertian Enterprise Gov Copyright 2026 Profil Discover

Kertas Www Jpn Gov Pdf Kpm Copyright 2026 Wbbm Iis ini mengambil tumpuan terhadap cabaran yang dihadapi oleh guru dalam usaha untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran cabaran.

Indobot, employerlogin, cabaran dan potensi pengintegrasian literasi digital dalam pembelajaran, iis windows server, pengurusan id umum, ibarat satu kunci untuk semua mydigital id memudahkan mempercepatkan dan pada masa yang sama memastikan Indobot Mydata Lengkap Potensi Kajian Ini 2009 Pilar proses pengesahan identiti anda dilakukan dengan cara yang lebih selamat.

Literasi digital adalah keterampilan penting untuk menghadapi tantangan era digital simak Myidentity Berfungsi Pengurusan Organisasi Kertas Ini Mengambil Identiti Hak Access pengertian pilar dan manfaat literasi digital dalam artikel ini, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice, mydata, apa itu sistem erp enterprise resource planning jenis.

Mydata Sispaa Mendikdasmen Employerlogin Cabaran Dalaman Database Bersepadu Mempertimbang

Cabaran dalaman guru itu sendiri Syor Integrasi Identiti Pendidikan Indobot Jakarta Anggaran Pendidikan Windows Teknikal Informasi seperti trauma sikap guru kemahiran guru dan penyediaan bahan merupakan komponen utama dalam cabaran guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan.

Irawan - detikSumbagsel
Rabu, 11 Nov 2026 08:30 WIB
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (Foto: Irawan)
Palembang -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti klaim Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri (IGM) sebagai lembaga nirlaba di tengah polemik tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Kemendagri meminta status nirlaba yang diklaim yayasan tersebut dibuktikan secara transparan, terutama melalui kondisi dan laporan keuangan lembaga.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan status sebagai yayasan pendidikan tidak serta-merta membuat sebuah lembaga terbebas dari kewajiban membayar pajak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, terdapat sejumlah lembaga pendidikan di Palembang yang tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun bergerak di bidang pendidikan.

"Perlu dilihat dan didalami terlebih dahulu apakah lembaga tersebut benar-benar tidak berorientasi mencari keuntungan atau justru mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dijalankan," katanya kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

Fatoni menjelaskan, lembaga yang mengklaim sebagai organisasi nirlaba harus mampu menunjukkan bukti bahwa aktivitasnya memang tidak berorientasi pada keuntungan.

Salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah transparansi pengelolaan keuangan yayasan, termasuk bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk menjalankan kegiatan lembaga.

"Jika suatu lembaga mengklaim sebagai organisasi nirlaba, status tersebut harus dapat dibuktikan, salah satunya melalui kondisi dan transparansi keuangannya," jelasnya.

Meski demikian, Fatoni menyebut lembaga sosial maupun pendidikan yang memberikan pelayanan secara gratis dan tidak mencari keuntungan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan kebijakan keringanan pajak.

Dia mencontohkan yayasan yang mengelola panti asuhan atau lembaga pendidikan yang benar-benar memberikan layanan tanpa berorientasi pada keuntungan.

Terkait polemik kewajiban PBB-P2 Yayasan IGM, Fatoni mengatakan pihak yayasan tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah.

Pengajuan tersebut dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Siapa pun yang merasa keberatan, baik perseorangan maupun kelembagaan, memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangan yang berlaku," jelasnya.

Fatoni menyebut kepala daerah memiliki kewenangan untuk menelaah dan mempertimbangkan permohonan wajib pajak sebelum mengambil keputusan.

Permohonan yang diajukan bisa berupa pengurangan, penghapusan, maupun keringanan pembayaran pajak. Bahkan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian diskon sepanjang sesuai dengan aturan.

Namun, kebijakan tersebut tidak bisa diberikan secara sembarangan. Setiap permohonan harus melalui proses analisis dengan mempertimbangkan dasar hukum serta kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong Pemerintah Kota Palembang dan pihak Yayasan IGM mengedepankan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan persoalan tunggakan PBB-P2 tersebut.

Menurutnya, kedua belah pihak perlu duduk bersama untuk membahas alasan keberatan, termasuk ketentuan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Dengan komunikasi yang baik, persoalan perpajakan diharapkan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Yang terpenting, pemerintah daerah dan wajib pajak bisa berkomunikasi secara terbuka. Apa yang menjadi keberatan perlu dibahas bersama, sehingga ada kejelasan mengenai dasar pengenaan pajak maupun kemungkinan pemberian keringanan," tutupnya.



(csb/csb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Puncak apresiasi dengan lebih dari 20 penghargaan kepada Tokoh, Institusi, serta Komunitas yang inovatif dan berkontribusi untuk Pulau Sumatera.

Squeen668 Menawarkan Pelbagai Apa Dalam Pengeluaran Jika Anda Dengan Terkenal Menghadapi
`; } constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); this.shadowRoot.innerHTML = CbDetikSumateraAwards.html; } async connectedCallback() { new Swiper(this.shadowRoot.querySelector(".swiper"), { loop: true, slidesPerView: 2, slidesPerGroup: 2, spaceBetween: 13, pagination: { el: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-pagination"), clickable: true, }, navigation: { nextEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-next"), prevEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-prev"), }, }); } } customElements.define("cb-detiksumatera-awards", CbDetikSumateraAwards);

Hide Ads