Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan oleh DPR mendapat sorotan. Salah satunya mengenai illicit enrinchment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman atas nama Komisi III DPR berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. Karena itu pula kami merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya," jelas dia.
Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.
"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1 miliar tetap bisa dikejar," ujar dia.
Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.
"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan bahwa pandangan serupa juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC).
Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini!

















































