Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Ujung Kulon sampai membuat pihak Taman Nasional Alas Purwo disomasi oleh warga Banyuwangi.
Wacana elokasi atau translokasi ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di Banyuwangi itu ditolak mentah-mentah oleh warga setempat.
Seorang warga sekaligus praktisi hukum asal Banyuwangi Raden Bomba Sugiarto bahkan melayangkan surat keberatan berbentuk somasi secara terbuka ke Kantor Balai TNAP untuk diteruskan kepada Kementerian Kehutanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bomba menjelaskan, langkah hukum ini dilatarbelakangi oleh tiga poin keberatan utama yang tertuang dalam somasi terbuka yang dikirimkannya pada Senin (16/11).
Poin tersebut menyoroti pernyataan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
"Satu, ini kan yang menjadi keberatan ada tiga yang kami sampaikan di somasi terbuka. Satu, tentang adanya maladministrasi kewenangan Utusan Khusus Presiden. Yang kedua, tentang komersialisasi terhadap iklim terkait dengan industri karbon," ujar Bomba kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
"Selanjutnya, kewenangan, tugas, dan fungsi dari Utusan Khusus Presiden yang di situ di tanggal 12 November kemarin yang kita sama-sama tahu, di COP Antalya, Turki, itu sudah melewati kewenangan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup," sambungnya.
Bomba mempertanyakan dasar kajian ilmiah di balik pernyataan relokasi satwa langka tersebut. Menurutnya, pemindahan satwa yang berstatus hampir punah itu sangat berisiko dan dinilai keliru secara ekologis.
"Harusnya kajian yang dilakukan oleh Pak Hashim ini datanya dari mana? Pernyataan dia di forum antarnegara itu yang di Antalya itu, dari mana dia sumbernya? Sedangkan badak yang di Taman Nasional Ujung Kulon ini kan terang benderang bahwa itu satwa yang hampir punah," tegasnya.
"Jadi kalau mau ditranslokasi ke Taman Nasional Alas Purwo, ini jelas ambigu. Ini sesat, gitu loh. Penyesatan terhadap satwa, khususnya badak bercula yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten," sambung Bomba.
Ia menambahkan, kondisi ekosistem dan karakter habitat di Alas Purwo sangat berbeda dengan Ujung Kulon. Selama ini, TNAP dikenal sebagai habitat alami banteng Jawa dan tidak memiliki struktur kubangan alami yang menjadi kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup badak Jawa.
"Taman Nasional Alas Purwo ini kan habitatnya sudah jelas di sini banteng. Nah, kubangan-kubangan yang selama ini menjadi ekologi habitatnya badak yang di Ujung Kulon ini kan enggak ada di kita. Otomatis nanti (harus) membuat fasilitasi yang kaitannya dengan kubangan. Kan enggak cocok ekologinya Alas Purwo dengan Ujung Kulon," imbuh Bomba.
"Dampak ini terang benderang, daripada nanti badak bercula yang menjadi ikon Kabupaten Pandeglang dan menjadi investasi bangsa kita (punah), lebih baik Utusan Khusus ini mundur saja, enggak layak gitu loh," cetusnya.
Kepala TN Alas Purwo Buka Suara
Kepala Balai TNAP Probo Wresni Adji membenarkan pihaknya telah menerima surat dari warga tersebut. Namun, ia mengaku belum membaca isi surat secara mendetail dan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
"Kami belum baca suratnya. Iya, kami sudah terima. Masih dalam kajian dan kami menunggu arahan pusat," kata Probo saat dimintai konfirmasi.
Terkait kondisi ekosistem di wilayah yang dipimpinnya, Probo tidak menampik bahwa TNAP seluas sekitar 44 ribu hektare tersebut memang dikenal luas sebagai habitat banteng, serta memiliki kawasan situs yang kerap dikunjungi masyarakat.
"Semua orang sudah tahu lah kalau soal banteng di Alas Purwo itu. Luasnya sekitar 44 ribu hektare, dan satwanya semua sudah tahu dan sudah terpublikasi. Ya memang ada bangunan situs yang jadi tujuan orang datang. Soal jumlah kunjungan kami tidak punya data spesifik," pungkas dia.
--------
Artikel telah naik di detikJatim.






























































