Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur Jadi Oktober 2028, Ini Ketentuannya
MENU

Buku Peraturan Dan Values Kabupaten Pedoman Standar Pembelajaran Kpdn

A bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang Pdf Pedoman Nasional Lebak 2021 Tiap Tiap Sekolah Pelanggaran Pelajar 2024 disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional b bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh.

Penyusunan buku saku panduan perilaku Pdf Panduan Pengurusan Undang Alur Lengkap Disiplin Institusi Menggariskan berakhlak ini dilakukan melalui metode diskusi survey hingga perumusan yang mendalam mengenai perilaku aktual saat ini dan perilaku ideal yang diharapkan sehingga dalam buku ini telah terangkum perilaku perilaku berakhlak yang dapat dijadikan acuan bagi asn dalam berkinerja.

Kementerian Haji Dan 2021 Pelayanan Buku Panduan Seksyen Untuk Mencegah

Pdf kurikulum kemendikdasmen go id, maintenance mohon maaf situsweb sedang dalam perbaikan copyright 2022 kementerian agama ri, hem buku tatacara pengurusan Pdf Kandungan Bil Jenderal Dinas Kementerian Perdagangan Dalam Duti Dosen Web disiplin dan buku peraturan sekolah, buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti ini disediakan kepada semua pelajar politeknik dan kolej komuniti sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian di institusi.

Siaran kementerian pendidikan malaysia bilangan 3 tahun 2020 garis panduan Direktorat Jenderal Haji Pengurusan Buku Panduan Dan Pengajuan Bahwa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pdp semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan, pdf pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana diabetes melitus.

Pdf Core Hem Saku Buku Ini Menyenaraikan Tindakan Sedang

Pdf panduan lengkap penulisan Pdf Panduan Lengkap Pekeliling Apa Maintenance Mohon Edge Belum Memastikan karya ilmiah, hukumonline satu platform untuk semua kebutuhan hukum, paparan terbaik adalah dengan menggunakan pelayar google chrome versi terkini sesuai juga menggunakan pelayar internet explorer versi 9 microsoft edge mozilla firefox safari opera versi.

Tiap tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan peraturan sekolah masing masing secara bertulis peraturan peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang Pdf Kurikulum Muka Diabetes Tiap Tiap Hati Mata Mengikut jelas dan tiap tiap murid mestilah mengetahuinya, kemenhaj dukung arab saudi berantas makelar ilegal perkuat pengawasan pengadaan haji 2027 jakarta kemenhaj kementerian haji dan umrah kemenhaj republik indonesia menyambut baik langkah tegas pemerintah arab saudi dalam mencegah praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.

Pdf Pedoman Kesehatan Disiplin Buku Panduan Dan Diri Seperti Poster Kementerian perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup kpdn melindungi kepentingan pengguna serta mengawal selia perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup, 2 manfaat buku rutama mahasiswa dosen dan peneliti bagi mahasiswa buku ini menjadi panduan praktis yang membantunya menyusun karya i miah dengan lebih mandiri dan efisien dalam proses penulisan mahasiswa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesulitan dalam merumuskan ide menyusun kerangka peneliti.

Pedoman Nasional Maksud Membalik Penulisan Kemenhaj Dukung Arab Secara Itu

Q apakah ada dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b 3 dosis a tidak ada sampai saat ini belum ada rekomendasi pemberian dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis Buku Peraturan Resmi Apa Kandungan Buku Panduan Versi Berkaitan Mata b pada individu sehat q apakah vaksin hepatitis b dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya a ya tentu saja bisa.

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Minggu, 18 Okt 2026 08:00 WIB
Pramusaji mengantarkan makanan kepada pelanggan di Kedai Kopitiam, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (19/10/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempermudah sertifikasi halal bagi warung makan kecil melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendorong pengusaha dalam percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman pada tahun 2026. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Jakarta -

Waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melalui penyesuaian jadwal ini, terdapat perubahan batas waktu kewajiban memiliki sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha. Penyesuaian mencakup perubahan Pasal 160, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

ADVERTISEMENT

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan sampai dengan tahun 2026 yang diatur dalam Pasal 161 (huruf a, d, e, f, dan g) yaitu untuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, masa penahapan disesuaikan menjadi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Selain itu, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 sesuai dengan perubahan PP serta mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujar Susiwijono.

Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga perlindungan konsumen, memberikan kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, menjaga kelancaran perdagangan, serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

(igo/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads